Berita Presiden SBY mengunjungi markas Microsoft menjadi kontras dengan berita pemerintah Kuba menolak Microsoft sebagai perangkat lunak yang digunakan di dalam badan pemerintah. Timbul berbagai pro-kontra, karena mesranya hubungan ini menjadikan Indonesia akan mengembangkan infrastruktur TI hanya menggunakan platform Microsoft. Apalagi ditambah mesranya hubungan Dirjen HaKI dengan Microsoft dalam hal penegakkan HaKI.
Wajar saja kekhawatiran ini, sebab telah terjadi di berbagai negara, kengototan Microsoft untuk menguasai pasar serta infrasturuktur TI di negara tersebut. Seperti yang terjadi di berbagai negara Amerika Latin, Microsoft begitu bernafsu menggagalkan keputusan pemerintah untuk menerapkan kebijakan open source. Saat ini infrastruktur TI, termasuk sistem operasi sudah tergolong sebagai infrastruktur kritis, seperti tergambar pada survai tahun 2002 yang dilakukan oleh Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (badan pemerintah Jerman bidang sekuriti) yang berjudul Critical Infrastructure Protection: Survey of World-Wide Activities. Diperkuat oleh laporan PITAC Report to the President on Cyber Security: A Crisis of Prioritization yang dirilis Februrari 2005.
Sumber: InfoLinux 07/2005
LISENSI DOKUMEN:
Copyright 2003-2007 IlmuKomputer.Com. Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (non-profit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.
Postingan
